Ilustrasi - Hakim|AKURAT.CO/Candra Nawa
Laporan ini menyajikan pemeringkatan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Notaris yang menangani transaksi initial public offering  atau penawaran perdana, baik dari segi jumlah transaksi maupun fee yang diperoleh Konsultan Hukum Pasar Modal maupun Notaris , hingga potret sektor emiten dalam transaksi IPO tahun 2019. General Manager Premium Content Hukumonline Robert Sidauruk mengatakan laporan ini berbeda dengan survei Pasar Modal pada umumnya yang berorientasi pada faktor market atau ekonomi. Survei yang dilakukan Hukumonline berfokus pada pemetaan peran profesi hukum penunjang Pasar Modal dalam transaksi IPO , yakni Konsultan Hukum dan Notaris . baca juga:
Menurut Robert hasil riset dan survei yang dilakukan Hukumonline berguna bagi profesi penunjang Pasar Modal di sektor hukum maupun para calon emiten yang ingin IPO . “Hasil survei ini dapat menjadi acuan baik bagi profesi hukum penunjang Pasar Modal dalam mengembangkan layanannya juga untuk perusahaan sebagai calon emiten dalam melihat track record profesi hukum penunjang yang akan membantu mereka dalam transaksi IPO ,” katanya di Jakarta. Riset mencatat untuk periode tahun 2019, transaksi IPO berjumlah 55 transaksi yang melibatkan 32 kantor hukum. Jumlah transaksi IPO tahun 2019 ini, tidak menunjukkan perbedaaan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2018 dengan jumlah 57 transaksi yang melibatkan 37 kantor hukum. Total emisi transaksi IPO pada tahun 2019 mencapai Rp14.779.159.739.500 (Rp14,77 triliun), nilai ini menurun sebesar Rp886.105.740.000 (Rp886 miliar) dibanding tahun sebelumnya dengan nilai total emisi IPO sebesar Rp15.665.265.479.500 (Rp15,66 triliun). Sektor tertinggi pada transaksi IPO adalah sektor perdagangan jasa dan investasi yakni sebanyak 19 emiten. Kemudian, sektor properti real estate dan konstruksi bangunan 8 emiten. Sektor industri dasar dan kimia sebanyak 6 emiten. Sektor infrastruktur utilitas dan transportasi dan sektor aneka industri masing-masing sebanyak 5 emiten. Sektor pertambangan 3 emiten, Sektor finance 2 emiten dan sektor pertanian 1 emiten. Terkait dengan penanganan transaksi IPO , pada tahun ini, kantor hukum Wardhana Kristanto Lawyers tercatat sebagai kantor hukum dengan transaksi IPO tertinggi yaitu sebanyak lima transaksi. Di posisi ke-2 adalah Andreas Sheila & Partners Law Office dengan empat transaksi. Peringkat ke-3 diduduki oleh lima kantor hukum dengan 3 (tiga) transaksi, peringkat ke-4 diduduki oleh enam kantor hukum dengan dua transaksi, dan peringkat ke-5 diduduki oleh 19 kantor hukum dengan 1 (satu) transaksi. Sementara itu, tiga kantor hukum menempati tiga posisi teratas untuk kategori nilai emisi terbesar transaksi IPO 2019. Ketiganya berturut-turut yaitu kantor hukum Lasutlay & Pane dengan total emisi Rp4.764.375.000.000 (Rp4,76 triliun), jumlah ini diperoleh dari satu transaksi IPO . Di urutan kedua yaitu kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung dengan total emisi sebesar Rp1.246.971.600.000 (Rp1,24 triliun) untuk satu transaksi IPO . Kemudian, di urutan ketiga yaitu kantor hukum Tumbuan & Partners dengan total emisi senilai Rp. 1.054.196.592.000 (Rp1,05 triliun) untuk dua transaksi IPO . Sisanya, sebanyak 29 kantor hukum menangani transaksi IPO dengan total nilai emisi di bawah Rp1 triliun dengan jumlah transaksi tiap kantor hukum beragam mulai satu transaksi hingga 5 transaksi IPO . Prosentase fee tertinggi untuk Notaris sebesar 2,52 persen dan terendah sebesar 0.0026 persen. Jika dilihat secara individu per Notaris , posisi tiga besar Notaris dengan aktivitas penangan transaksi IPO terbanyak, berturut-turut adalah Christina Dwi Utami dengan 13 transaksi, Rahayu Ningsih  dengan tujuh transaksi, dan Fathiah Helmi dengan lima transaksi. Riset ini telah berjalan tahun kedua, setelah pertama kali dirilis pada tahun lalu. Dua profesi penunjang Pasar Modal ini sengaja dipilih Hukumonline karena khusus bergerak di sektor hukum. Kedua profesi ini juga memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya, Konsultan Hukum Pasar Modal yang bertugas antara lain melakukan uji tuntas dari segi hukum (legal audit) dan memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap calon emiten yang akan melakukan IPO . Begitu juga dengan Notaris yang berperan antara lain membuat akta Notaris sesuai yang dipersyaratkan dalam IPO . Potret pemeringkatan ini sebagian bagian dari upaya untuk mendorong agar geliat transaksi di Pasar Modal semakin besar. Selain itu, pemeringkatan juga dilakukan agar keberadaan profesi penunjang Pasar Modal yang turut membantu transaksi dapat diketahui publik secara luas. Bagaimanapun, peran profesi penunjang Pasar Modal dalam transaksi di BEI penting untuk mendorong sektor Pasar Modal dan perekonomian Indonesia semakin lebih baik lagi. []

Hukumonline Rilis Daftar Konsultan Hukum dan Notaris yang Merajai Transaksi IPO

×
Premium subscription is still the core business model
hukumonline
The legal-tech startup Hukumonline, yesterday (2/3) announced series A investment. Funding was received from private equity focused on media company, Emerging Media Opportunity Fund (EMOF). The value is still undisclosed, but the previous investors also participated in this round. The capital injection is to be focused on developing new products and improving the current services. Hukumonline ‘s CTO, Arkka Dhiratara spoke further details with DailySocial, the new variant will complete the legal content which relevant with legal practitioners’ requirements, either law firm or in-house counsels. An innovation that was previously released is the chatbot feature named “LIA”. “We are to continue making innovations focused on new products using the latest technology. Some products have been developed and to be further improved, including document management systems, compliance solutions, and litigation tools. We expect these products can facilitate research and legal analysis,” he said. Hukumonline was founded in 1999 by a group of legal practitioners, including Ibrahim Assegaf. Aside from being an information portal, they are now running two subsidiaries in the same sector with different services. First, there is Justika, a consulting service for various legal cases. The concept is a marketplace, it’ll connect clients with attorneys. In its debut, Justika received  pre-series A investment from Assegaf Hamzah & Partners. Next,  Easybiz  was developed to help businessmen took care of legal stuff. As an example, to set up a Limited Company, tourism business license, foundation establishment, and others. Justika.com’s CEO, Melvin Sumapung and Hukumonline’s CTO, Arkka Dhiratara as ASEAN Legaltech ambassador for Indonesia
Although running differently, Arkka said the business still related to each other. He explained, “As for example, one of our biggest pageviews is the Klinik Hukum (people who clicked on legal question), we’ll set up a CTA (consulting with the experts) on Justika.com in the page.”
In terms of Hukumonline, the business model is freemium. The company claims to gain 20% premium user growth in two years. Most of the users come from lawfirm, in-house counsels, government institutions, and universities. “We feel lucky that Hukumonline considered as the earliest media with the subscription model, while the other media rely on advertising. We have been using this business model since 2002 and will continue to do so. As a knowledge company, in which our main product is dynamic legal content, this is the most suitable business model for now,” he added. In Indonesia, legal-tech startup has been listed under association , such as Indonesian Regtech and Legaltech Association (IRLA) and ASEAN LegalTech. Based on research , there are 88 legal-tech startups around Southeast Asia. Singapore and Indonesia are the most dominant countries with 25 and 21 startups. –
Original article is in Indonesian , translated by Kristin Siagian

Hukumonline Secures Series A Funding, to Develop Technology for Legal Practitioners’ Essentials

Hukumonline

Biznet

Qlue

Series A - II

Series A

Hukumonline provides free access to legal information to the general public and paid premium content to enterprises. Hukumonline’s products and services include a news website, a comprehensive integrated electronic legal database, and the organization of seminars and other events that facilitate discussions on new laws and regulations.

Name	Firm	Work History	Other Seats
Dwi Cahyadi			Hukumonline
Siti Maryam Rodja			Hukumonline

Name	Dwi Cahyadi	Siti Maryam Rodja
Firm
Work History
Other Seats	Hukumonline	Hukumonline

Name	Work History	Title	Status
Arkka Dhiratara	Biznet	Chief Technology Officer	Current
Jan Ramos Pandia	Qlue	Chief Operating Officer	Current

Name	Arkka Dhiratara	Jan Ramos Pandia
Work History	Biznet	Qlue
Title	Chief Technology Officer	Chief Operating Officer
Status	Current	Current

Wells Fargo Success Story

3M Success Story

Platform Overview

Hukumonline

Executives

Board of Directors

Hukumonline Board of Directors

Hukumonline Management Team

2 Team Members

Discover the right solution for your team